RIAUPEDIA.COM, INHIL - Percakapan di dalam grup WhatsApp internal milik DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bocor dan menyebar ke publik. Kebocoran itu sontak memicu kehebohan, lantaran isi pembicaraan diduga memuat rencana suap atau pembayaran kepada salah satu media demi kepentingan tertentu.
Lebih jauh, dalam percakapan itu juga muncul pembahasan mengenai “harapan mendapat jatah Rp5 miliar” sebagai kompensasi jika bersedia mendukung wacana peminjaman dana Rp200 miliar oleh Pemkab Inhil ke PT SMI (Persero).
Situasi ini memaksa Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil turun tangan dan angkat suara ke publik, mengingat percakapan tersebut melibatkan beberapa oknum anggota dewan yang semestinya menjaga kode etik dan nama baik lembaga.
Kebocoran ini juga dinilai telah mencederai marwah profesi jurnalistik serta menyinggung perusahaan-perusahaan media di Inhil. Sejumlah organisasi pers dan organisasi perusahaan media pun menyampaikan kecaman keras atas isi percakapan tersebut.
Pernyataan bernada transaksi dan permintaan jatah itu dinilai sangat tidak etis, terlebih diutarakan oleh publik figur yang memiliki tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.
Saat dikonfirmasi usai rapat Paripurna ke-30 DPRD Inhil di Gedung Putih, Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (1/12/2025) pagi, Ketua Badan Kehormatan DPRD Inhil, Edi Gunawan (Asun), menyayangkan terjadinya insiden tersebut.
“Ini kan baru terjadi, ya kita akan tindak lanjuti. Apakah BK menunggu laporan masyarakat atau dari DPRD, seperti apa mekanismenya. Mungkin kita BK akan rapat dulu untuk menentukan langkah menindaklanjutinya,” kata Asun.
Ia menegaskan, BK akan mengambil langkah terukur untuk memastikan persoalan ini ditangani dengan benar.
“Kita akan mencari tahu kenapa chat internal bisa keluar dan tersebar. Itu yang pertama. Kedua, kita juga akan menelusuri isi chat tersebut, terutama terkait pembicaraan soal akan membayar media,” tegasnya.
Menurut Asun, kebocoran percakapan internal merupakan masalah serius karena menyangkut kehormatan lembaga wakil rakyat. Sementara isi percakapan yang menyentuh isu pembayaran media berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat jika tidak diklarifikasi secara terang.
Asun menegaskan, BK DPRD Inhil tidak akan ragu memberikan sanksi kepada anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun tindakan yang merusak citra lembaga legislatif.
“Tentu akan ada sanksi serius bagi yang terbukti melakukan kesalahan fatal yang membuat buruk citra DPRD Kabupaten Inhil,” tutupnya.