RIAUPEDIA.COM, INHIL - Polemik di tubuh DPRD Indragiri Hilir (Inhil) semakin memanas setelah beredarnya percakapan dalam Grup WhatsApp anggota dewan yang diduga mengarah pada upaya menyuap media. Di tengah isu tersebut, muncul insiden baru yang memicu kemarahan publik: salah satu anggota DPRD Inhil, Hj Darnawati, bersikap kasar dan merendahkan wartawan yang hendak meminta klarifikasi.

Ketua Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir (FJTI) Superto mengecam keras tindakan tidak beretika tersebut. Ia menilai sikap sang legislator telah mencoreng marwah DPRD serta mempermalukan etika pejabat publik.

Pada Jumat malam (28/11/2025), tangkapan layar percakapan WAG DPRD Inhil menyebar luas di masyarakat. Dalam pesan itu, Hj Darnawati—yang juga Ketua Partai Perindo Inhil—menyampaikan kalimat yang dinilai mengarah pada transaksi untuk memengaruhi pemberitaan:

“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yang mengangkat berita, kalau ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut…”

Percakapan tersebut memicu gelombang kritik, terutama terkait independensi media dan integritas wakil rakyat.

Situasi makin memanas ketika sejumlah wartawan mencoba meminta klarifikasi langsung kepada Hj Darnawati. Alih-alih memberikan keterangan, ia justru mempertanyakan identitas wartawan dengan nada merendahkan.

Salah seorang anggota FJTI yang hadir mengungkapkan bahwa ketika ID card ditunjukkan, sang anggota dewan malah mengeluarkan kata-kata kasar.

“Mana ID card kalian? Kalau mau komunikasi, ini wartawan apa? Pembohong ini! Bukan dari media itu! Bohong kamu!” ujar Hj Darnawati dengan nada tinggi.

Padahal, wartawan yang hadir merupakan jurnalis resmi dari media nasional dan bekerja sesuai kode etik jurnalistik.

Ketua FJTI Superto menilai tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi.

“Sangat disayangkan seorang anggota DPRD bersikap seperti itu. Wartawan datang baik-baik untuk meminta klarifikasi, bukan untuk ribut. Sikap kasar dan meremehkan ini tidak mencerminkan etika pejabat publik,” tegasnya.

Superto menambahkan bahwa rangkaian insiden ini semakin memperkuat tuntutan publik agar DPRD Inhil memperbaiki etika komunikasi dan transparansi.

Ia mendesak Badan Kehormatan DPRD Inhil untuk memeriksa perilaku Hj Darnawati serta dugaan pelanggaran etik yang menyertainya.

“Demi menjaga marwah lembaga legislatif dan kepercayaan publik, Badan Kehormatan DPRD Inhil sudah seharusnya memanggil dan memeriksa oknum anggota dewan tersebut,” ujarnya.