RIAUPEDIA.COM, INHIL - Dinamika politik di internal DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memanas setelah rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai kritik. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Samino, menjadi salah satu pihak yang menolak pinjaman tersebut tanpa kajian komprehensif.
Samino menegaskan bahwa pinjaman daerah harus dipastikan kesesuaiannya dengan RPJMD serta tidak membebani fiskal jangka panjang.
Ketegangan politik itu kini merembet pada isu baru setelah beredarnya tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp DPRD Inhil pada Jumat (28/11/2025) malam. Dalam percakapan tersebut, muncul dugaan upaya memengaruhi pemberitaan media terkait dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam gambar percakapan yang beredar, Hj. Darnawati—anggota DPRD Inhil sekaligus Ketua Partai Perindo Inhil—menuliskan pesan yang ditafsirkan sebagian pihak sebagai ajakan untuk “membangun opini” melalui jalur transaksional:
“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yg mengangkat berita, klu ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut… sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulisnya.
Meskipun pesan itu bernada bercanda, publik menilai pernyataan tersebut tidak etis bagi seorang pejabat publik, terutama dalam hubungan dengan insan pers.
Hj. Tina Triana, anggota DPRD dari Fraksi PPP, dalam percakapan itu juga memberikan respons yang dianggap memperkuat dugaan adanya upaya memengaruhi pemberitaan:
“Ia kak aji.. Buat aja berita jg nanti, yang penting tidak perkada mampos kita nanti tak begaji.”
Namun, suara berbeda disampaikan Padli, anggota DPRD dari Fraksi PKB, yang dengan tegas menolak praktik transaksional terhadap media:
“Salah ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang aja sama media, pasti dinaikkannya berita.”
Hingga berita ini ditayangkan, baik Hj. Darnawati maupun Hj. Triana belum memberikan klarifikasi resmi terkait isi percakapan yang beredar. Sementara itu, publik terus menyoroti transparansi DPRD Inhil, terutama terkait proses pembahasan pinjaman Rp200 miliar serta etika komunikasi para anggotanya.
