RIAUPEDIA.COM, INHIL - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menjadi sorotan tajam. Setelah rencana rehabilitasi kantor bupati senilai Rp5 miliar menuai kritik luas, kini muncul fakta baru bahwa Pemkab juga menganggarkan dua kendaraan dinas mewah senilai total Rp5,1 miliar dalam RAPBD 2026: mobil dinas Rp2,8 miliar dan speedboat Rp2,3 miliar.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar: Jika anggaran daerah sedang sulit, mengapa justru pembelian kendaraan mewah diprioritaskan?
Dalam berbagai kesempatan, Pemkab Inhil menyatakan pembangunan terhambat karena pemangkasan dana pusat, bahkan sampai berencana meminjam ke PT SMI untuk mendanai infrastruktur.
Namun dokumen RAPBD 2026 justru mencantumkan belanja kendaraan dinas bernilai fantastis.
Di warung kopi hingga media sosial, warga mempertanyakan konsistensi Pemkab. Banyak yang menyebut kebijakan ini sebagai “prioritas yang tidak masuk akal”.
Pengadaan dua kendaraan ini dikelola melalui Bagian Umum Setda. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dinas yang diusulkan masuk kategori kelas premium, sementara speedboat baru bahkan bernilai lebih tinggi dari kemampuan fiskal banyak kecamatan di Inhil.
Padahal, kendaraan dinas darat yang digunakan Bupati Herman saat masih menjabat sebagai Pj dinilai masih sangat layak. Speedboat Viber milik Pemkab serta boat kayu yang digunakan selama kampanye Pilkada pun masih berfungsi baik.
Ini menimbulkan dugaan bahwa pengadaan tidak dilandasi kebutuhan mendesak, melainkan kehendak internal pejabat.
Ketua DPC GWI Inhil, Indra, menegaskan peminjaman ke PT SMI dan keluhan soal defisit anggaran bertolak belakang dengan rencana pembelian kendaraan dinas mahal.
“Pemkab koar-koar tidak bisa membangun karena anggaran dipangkas pusat, tapi untuk mobil baru dan speedboat baru justru disiapkan. Ini ironi, dan jelas pemborosan,” tegas Indra.
Ia mencontohkan Bupati Siak, Afni, yang menolak kendaraan dinas baru demi fokus pada kebutuhan rakyat di tengah krisis fiskal.
Hasil penelusuran menunjukkan tahun depan belanja tidak langsung Pemkab Inhil meningkat drastis akibat masuknya ribuan ASN baru (PNS + PPPK). Alokasi belanja pegawai naik tajam.
Di tengah kondisi tersebut, publik mempertanyakan logika Pemkab:
“Mengapa belanja mewah tetap dipertahankan, sementara belanja publik justru disesuaikan?”
Narasi efisiensi yang selama ini digaungkan Bupati Herman menjadi sulit dipercaya.
Saat dikonfirmasi terkait anggaran pembelian kendaraan dinas Rp5,1 miliar, Sekda Inhil Tantawi Jauhari memilih tidak memberikan jawaban terkait pertanyaan mengenai penganggaran kendaraan dinas Bupati.
"Nanti malam ada diskusi bupati dg mahasiswa dan juga mungkin media di cafe mahkota jln lingkar 1 ya, mungkin bisa lebih jelas .... Dum n tq," belasan sekda Inhil melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi wartawan.
Sikap diam ini memunculkan dugaan bahwa Pemkab kesulitan menjelaskan urgensi pengadaan tersebut secara objektif.
Sumber internal Pemkab yang enggan disebut namanya menyebut, “Belanja kendaraan dinas itu sudah masuk sebelum pembahasan final. Hanya orang tertentu yang tahu kenapa harus dua-duanya masuk bersamaan.”
Masyarakat menilai, Pemkab kerap meminta pengertian atas kondisi fiskal yang sulit, tetapi pada saat yang sama menganggarkan fasilitas mewah untuk pejabat.
Warga bertanya: Bagaimana masyarakat diminta berhemat jika pemerintah sendiri tidak memberi contoh?
