RIAUPEDIA.COM, INHIL - Di tengah banyaknya persoalan mendesak yang belum terselesaikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), muncul wacana baru Pemkab untuk melakukan rehabilitasi Kantor Bupati pada tahun 2026. Rencana tersebut disebut akan menelan anggaran sekitar Rp5 miliar, bersumber dari rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Sementara itu, berbagai persoalan fundamental di Inhil hingga kini masih belum mendapat solusi memadai. Mulai dari keterbatasan anggaran untuk perbaikan sektor perkebunan, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga masalah ekonomi masyarakat.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan bahwa dana Rp5 miliar tersebut masuk dalam daftar kegiatan prioritas berbasis fisik yang akan menggunakan dana pinjaman daerah.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, membenarkan adanya rencana rehab kantor tersebut dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2026 yang sudah diajukan ke DPRD Inhil.
“Memang benar kami sudah menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2026 ke DPRD dan dalam rancangan tersebut ada usulan kegiatan untuk rehab kantor bupati yang pembiayaannya rencana dari pinjaman daerah,” ujar Tantawi melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/11/2025).
Ia menegaskan, usulan tersebut tinggal menunggu hasil pembahasan pihak DPRD Inhil.
“Usulan KUA-PPAS tersebut tentunya dibahas di DPRD melalui Banggar apakah sepakat dan bisa disetujui. Kita tunggu sampai selesai pembahasan nanti,” tambahnya.
Sementara itu, kondisi Inhil saat ini disebut jauh dari kata baik-baik saja. Kabupaten yang dikenal sebagai “negeri hamparan kelapa dunia” ini tengah menghadapi berbagai pekerjaan rumah (PR) besar yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk yang dijanjikan saat Pilkada lalu.
Salah satu PR terbesar adalah perbaikan tanggul kebun kelapa. Tercatat 197 desa sangat bergantung pada komoditas ini. Banyak di antaranya mengeluhkan banjir kebun hingga kerusakan buah akibat serangan hama kumbang.
Karena itu, mayoritas petani berharap Pemkab Inhil memprioritaskan pembangunan tanggul dari APBD. Namun rencana anggaran justru mengarah pada rehab kantor yang dinilai tidak mendesak dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Inhil, Samino dari Fraksi PDI Perjuangan, yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan, enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai wacana alokasi anggaran untuk pembangunan tanggul di ratusan desa tersebut.
Padahal komisi yang ia pimpin merupakan komisi yang berkaitan langsung dengan pembahasan kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk sektor perkebunan kelapa yang menjadi tulang punggung warga Inhil.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait yang ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi kepada publik.
